Indonesia selama ini mengolah nikel di dalam negeri, tapi hasilnya masih berhenti di tahap setengah jadi — dikirim ke luar negeri, lalu balik lagi sebagai produk jadi yang kita beli dengan harga lebih mahal. Rantai yang tidak efisien inilah yang ingin diputus oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyebut nikel sebagai bukti bahwa kebijakan hilirisasi — yaitu proses mengolah bahan mentah hingga menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri — bisa menghasilkan lompatan besar. Sejak ekspor bijih nikel dihentikan dan pembangunan fasilitas pengolahan diwajibkan, nilai ekspor nikel melonjak dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023, dan diprediksi mencapai 38-40 miliar dolar AS pada 2026.
Meski angka itu terkesan besar, Bahlil menilai capaian tersebut belum cukup karena kebanyakan produk olahan nikel belum sampai ke tahap hilir sepenuhnya. Ia pun membuka kemungkinan moratorium — atau penghentian sementara — izin industri setengah jadi agar investasi terdorong masuk ke tahap pengolahan yang lebih dalam.
Kemenko yang dipimpinnya akan menyelaraskan program dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian lain agar hilirisasi berjalan lebih cepat. Program ini mencakup 28 komoditas di empat sektor: mineral, batu bara dan gas bumi, perikanan, serta pertanian dan kehutanan. Industri pun tidak hanya akan dibangun di Jawa, melainkan juga di daerah yang dekat dengan sumber bahan baku.
Di sektor energi, Bahlil mengakui ada ketimpangan besar: produksi minyak dalam negeri hanya sekitar 600-610 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari. Pemerintah menempuh tiga langkah untuk menambal selisih itu, mulai dari pemanfaatan teknologi pada sumur-sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur yang tidak aktif, hingga percepatan proyek besar seperti Blok Masela yang kini mulai memasuki tahap konstruksi.
Program bahan bakar campuran sawit B50 juga digenjot untuk menekan impor solar, sementara mandatori etanol 20 persen (E20) ditargetkan berjalan pada 2027-2028 untuk mengurangi ketergantungan pada bensin impor. Soal permintaan ekspor listrik dari negara lain, Bahlil tidak langsung menolak, tapi menegaskan posisi tawar Indonesia harus kuat. “Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa manfaat sumber daya alam harus dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil, bukan hanya pemain besar dari luar. “Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” katanya. Pengusaha lokal skala kecil dan pelaku UMKM disebut akan mendapat ruang yang lebih besar dalam ekosistem hilirisasi ini.
Seluruh langkah ini, menurut Bahlil, bertujuan mengubah struktur ekonomi Indonesia agar tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Tanpa perubahan itu, pertumbuhan ekonomi dinilai berisiko mengalami stagnasi dalam jangka panjang — dan generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya.
Sumber: Antara News
Berita Terkait
Pemprov DKI Dengarkan Keluhan Persija, Berkomitmen Perbaiki Rumput Stadion JIS
Dompu Siapkan Dua Ruas Jalan Kabupaten untuk Perbaikan Tahun 2026
PLN Komitmen Perkuat Listrik sebagai Fondasi Kemandirian Ekonomi dan Sosial Indonesia
