Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, bakal menerima alokasi dana sebesar Rp182,6 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun berbagai proyek infrastruktur tahun depan. Dana ini merupakan hasil dari koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), sebuah mekanisme untuk memastikan daerah mendapat dukungan pembangunan dari pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima, Taufik, menjelaskan fokus penggunaan dana tersebut. “Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” katanya saat ditemui di Bima pada Jumat lalu.
Dari total dana yang dialokasikan, sektor irigasi mendapat porsi terbesar yakni Rp105,6 miliar melalui program SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi). Dana ini akan digunakan untuk membangun tujuh embung, memperbaiki dan membangun jaringan irigasi di lima lokasi, serta mengembangkan jaringan irigasi air tanah di 17 titik strategis.
Untuk infrastruktur jalan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp25 miliar dalam tahap pertama 2026 guna menangani jalan daerah di rute Nangapria–Seranae. Sementara itu, program pengendalian banjir mencakup normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar, keduanya sedang dalam tahap pelaksanaan.
Pemerintah Kabupaten Bima juga mengusulkan penanganan banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan anggaran Rp14 miliar yang masih dalam proses tender. Untuk melanjutkan upaya pengendalian banjir, daerah telah mengajukan permohonan tambahan Rp50 miliar untuk tahun 2027.
Selain itu, Kabupaten Bima termasuk dua kabupaten di NTB yang menerima alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar pada 2027. Kabupaten Lombok Utara juga mendapat bagian yang sama dari program ini.
Pemkab Bima terus melakukan komunikasi dengan Kementerian PU untuk mengajukan permintaan tambahan pembiayaan infrastruktur di tahun-tahun mendatang. Daerah sedang mempersiapkan semua persyaratan dan kelengkapan administratif agar usulan-usulan tersebut dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
Investasi infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bima—mulai dari peningkatan layanan dasar, perbaikan konektivitas antar wilayah, hingga penguatan produktivitas sektor pertanian dan pengurangan risiko bencana banjir yang dapat mengganggu kehidupan ekonomi lokal.
Sumber: Antara News
Berita Terkait
Pemprov DKI Dengarkan Keluhan Persija, Berkomitmen Perbaiki Rumput Stadion JIS
Dompu Siapkan Dua Ruas Jalan Kabupaten untuk Perbaikan Tahun 2026
PLN Komitmen Perkuat Listrik sebagai Fondasi Kemandirian Ekonomi dan Sosial Indonesia
