Pemimpin tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait pembatasan akses yang diberlakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di kawasan Tepi Barat. Langkah ini diambil setelah insiden keamanan di dekat Kota Hebron yang menewaskan dua tentara Israel.
Menurut Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, pembatasan tersebut telah menghambat mobilitas warga Palestina secara signifikan. Dampaknya menyentuh akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang mencari nafkah sehari-hari.
Selain itu, pimpinan PBB juga mengkhawatirkan laporan-laporan tentang penghancuran hunian dan kemungkinan pengusiran paksa penduduk Palestina di wilayah Hebron. “Sekjen mengutuk kekerasan yang dipicu oleh serangan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina, yang mencapai jumlah rekor tertinggi pada 2026. Dia mengingatkan kembali kewajiban Israel menurut hukum internasional sebagai pihak yang melakukan pendudukan untuk melindungi warga Palestina dari serangan semacam itu dan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku,” ungkap Dujarric.
Guterres juga menyuarakan keprihatinan terhadap jatuhnya korban sipil di Gaza, khususnya anak-anak, serta pembatasan pasokan bantuan kemanusiaan menjelang musim dingin. Dia kembali menekankan pentingnya perlindungan bagi penduduk sipil di tengah eskalasi konflik.
Organisasi internasional tersebut mengajak semua pihak yang terlibat untuk segera menghentikan tindakan kekerasan dan menunjukkan kebijaksanaan guna mencegah semakin meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.
Sumber: Antara News
Berita Terkait
Pemprov DKI Dengarkan Keluhan Persija, Berkomitmen Perbaiki Rumput Stadion JIS
Dompu Siapkan Dua Ruas Jalan Kabupaten untuk Perbaikan Tahun 2026
PLN Komitmen Perkuat Listrik sebagai Fondasi Kemandirian Ekonomi dan Sosial Indonesia
