Kabut Asap Makin Parah, Papua Barat Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla

Kabut Asap Makin Parah, Papua Barat Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan yang belum juga padam memaksa Pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil langkah tegas: memperpanjang status tanggap darurat karhutla. Keputusan ini diambil karena kabut asap tebal masih menyelimuti sejumlah wilayah lebih dari sepekan dan dampaknya sudah menyentuh banyak sisi kehidupan warga.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyebut perpanjangan status ini tidak bisa ditunda. “Karhutla ini dampaknya sudah sangat luas, makanya kami membahas strategi lanjutan dalam menangani masalah kebakaran dan kabut asap,” ujarnya. Pemerintah daerah pun menggelar rapat bersama BMKG, BNPB, dan SKK Migas untuk merancang langkah penanganan yang lebih terkoordinasi.

Dampak kabut asap sudah terasa nyata di lapangan. Sekolah-sekolah di Kaimana dan Manokwari beralih ke pembelajaran daring untuk melindungi siswa dari risiko gangguan pernapasan. Lakotani juga mengonfirmasi bahwa rute penerbangan terganggu akibat jarak pandang yang tidak memenuhi standar keamanan. “Kaimana sudah sejak Jumat pekan lalu, dan diikuti Manokwari yang menerapkan sekolah daring. Rute penerbangan juga terganggu karena kabut asap,” ucapnya.

Data dari aplikasi pemantauan karhutla milik Kementerian Kehutanan mencatat ada 199 titik panas di Papua Barat selama periode 1-6 Oktober 2026. Titik terbanyak ada di Kaimana dengan 99 titik, disusul Fakfak 76 titik, Teluk Bintuni 15 titik, dan Pegunungan Arfak 3 titik. Asap dari Papua Selatan dan Papua Nugini ikut terbawa angin ke wilayah Manokwari, memperburuk kondisi udara.

BMKG memperkirakan kualitas udara di Kaimana dan Teluk Bintuni masuk kategori sangat tidak sehat selama 7-9 Oktober 2026, dengan konsentrasi partikel halus berbahaya (PM2.5) mencapai 150,5-250,4 mikrogram per meter kubik — jauh di atas batas aman 55 mikrogram per meter kubik. Teluk Wondama juga diprediksi memburuk ke kategori yang sama pada 8-9 Oktober.

Dengan kondisi yang terus memburuk di sejumlah kabupaten, perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi sinyal bahwa penanganan karhutla di Papua Barat masih butuh waktu dan kerja keras dari semua pihak.

Sumber: Antara News

Berita Terkait

Scroll to Top