Jakarta menghadapi krisis perumahan yang serius: lebih dari 821 ribu rumah dalam kondisi tidak layak huni per tahun 2026. Namun, pemerintah daerah belum mengalokasikan dana khusus dalam APBD untuk memperbaiki rumah-rumah tersebut. Fakta ini terungkap saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.
Saat meninjau lokasi, Sirait langsung bertanya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta apakah ada anggaran pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Jawaban yang diterima mengejutkan: untuk tahun 2026, Jakarta sama sekali tidak memiliki dana dalam APBD untuk program perbaikan rumah tidak layak huni.
Data yang dipresentasikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menunjukkan skala permasalahan yang sangat besar. “Di DKI Jakarta berdasarkan data pak di 2026 di DKI Jakarta yang tidak layak huni ada 821.840,” ungkapnya. Angka ini membuktikan bahwa ketiadaan anggaran tidak sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat Jakarta.
Program bedah rumah yang dijalankan tahun ini menawarkan harapan baru meskipun terbatas. Jakarta menargetkan perbaikan 10.300 unit rumah di tahun 2026—angka yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 158 unit. Namun, dengan lebih dari 821 ribu rumah yang membutuhkan perbaikan, program ini masih menyentuh kurang dari 2 persen dari total kebutuhan.
Sirait menekankan bahwa dukungan pendanaan untuk bedah rumah di Jakarta justru berasal dari program nasional Presiden Prabowo Subianto, bukan dari anggaran lokal. “Khusus buat bedah rumah, itu Pak Prabowo yang hadir 10.300,” katanya, menyoroti kontribusi pemerintah pusat dibanding pemerintah daerah dalam menangani masalah perumahan rakyat ini.
Sumber: Detik.com
Berita Terkait
VinFast Bawa Penawaran Spesial Mobil Listrik ke GIIAS Makassar, Diskon hingga Rp5 Juta
KRL Bablas di Stasiun Sudirman, KAI Commuter Periksa Masinis dan Evaluasi Prosedur
Penata Busana Wanda Hara Kehilangan Ayah, Kini Berstatus Yatim Piatu
