Provinsi Kepulauan Riau ternyata belum mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya. Dari 2.000 ton yang diusulkan lewat rencana definitif kebutuhan kelompok — semacam daftar resmi kebutuhan pupuk dari kelompok tani — hanya 800 ton yang terealisasi. Artinya, masih ada kekurangan 1.200 ton yang belum terpenuhi.
Kondisi ini mendorong Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Jumat lalu. Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Halid, menegaskan pihaknya siap memastikan kekurangan pupuk tersebut benar-benar terpenuhi. “Kepri memang bukan daerah sentra pertanian, namun bukan berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kekurangan pupuk setiap bulan/tahun harus tetap terpenuhi,” kata Nurdin.
Sebagai langkah konkret, Nurdin meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera mengirim surat resmi kepada PT Pupuk Indonesia — perusahaan BUMN yang mengelola distribusi pupuk nasional — dengan tembusan ke Komisi VI DPR. Surat itu akan menjadi pegangan formal bagi DPR untuk mengawal proses pemenuhan pupuk tersebut. “Ini bukan suatu persoalan yang sulit, karena PT Pupuk Indonesia bisa menambah produksi pupuk untuk melayani kekurangan pupuk di Kepri,” tambahnya.
Gubernur Ansar mengakui Kepri memang selama ini bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, termasuk cabai dari Aceh dan Medan. Ketika dua wilayah itu dilanda bencana, Kepri langsung merasakan dampaknya. “Kepri ini minus hasil pertanian, jadi kalau kita ingin genjot petani menanam sesuatu, maka pupuk subsidi harus terpenuhi,” ujar Ansar.
Ansar menyatakan pemerintah daerah berkomitmen segera menindaklanjuti permintaan DPR itu. “Terima kasih kepada DPR. Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan menyurati PT Pupuk Indonesia melalui tembusan Komisi VI, dengan harapan usulan pupuk subsidi di Kepri terpenuhi,” ucapnya. Langkah ini juga disebut sejalan dengan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya memperkuat pasokan pupuk di Kepri bukan sekadar soal pertanian lokal, melainkan bagian dari strategi lebih besar agar daerah kepulauan ini tidak terus-menerus bergantung pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Sumber: Antara News
Berita Terkait
Penata Busana Wanda Hara Kehilangan Ayah, Kini Berstatus Yatim Piatu
Suriah Batasi Akses Perempuan di Program Militer dan Keamanan, Picu Kontroversi Hak Asasi
Hong Kong Hentikan Impor Daging Unggas dari Denmark dan Amerika Serikat Akibat Flu Burung
