Komisi VIII DPR RI menyambangi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan pada Jumat, 2 Oktober lalu. Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari tugas pengawasan DPR terhadap kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.
Selama kunjungan berlangsung, pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara menyampaikan berbagai masukan kepada rombongan anggota dewan. Masukan tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni sarana, prasarana, dan kualitas pelayanan yang akan diterima para jamaah haji pada tahun mendatang.
Kunjungan semacam ini merupakan mekanisme kontrol yang lazim dilakukan DPR untuk memastikan kementerian terkait benar-benar siap jauh sebelum musim haji tiba. Dengan waktu yang masih cukup panjang hingga 2027, masukan dari daerah seperti Sumatera Utara diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan yang konkret di tingkat pusat.
Langkah awal yang dilakukan sejak dini ini mencerminkan keseriusan pemerintah dan legislatif dalam membenahi tata kelola haji, agar jutaan jamaah Indonesia bisa beribadah dengan lebih nyaman dan terorganisir.
Sumber: Antara News
Berita Terkait
Penata Busana Wanda Hara Kehilangan Ayah, Kini Berstatus Yatim Piatu
Suriah Batasi Akses Perempuan di Program Militer dan Keamanan, Picu Kontroversi Hak Asasi
Hong Kong Hentikan Impor Daging Unggas dari Denmark dan Amerika Serikat Akibat Flu Burung
