Kalimantan Selatan meraih penghargaan terbaik pertama dalam kategori inovasi dan kreativitas layanan penerbitan dokumen ekspor. Pencapaian ini diberikan Kementerian Perdagangan melalui ajang IPSKA Awards 2026, di mana Kalsel unggul dari 103 lembaga penerbit surat keterangan asal se-Indonesia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan penghargaan tersebut di Tangerang, Banten. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan melihat ini sebagai bukti kepercayaan pemerintah pusat atas komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perdagangan.
Surat Keterangan Asal (SKA), atau Certificate of Origin (COO) dalam istilah internasional, adalah dokumen yang membuktikan asal-usul barang dan diperlukan pembeli di luar negeri untuk memenuhi persyaratan perdagangan. Penerbitan dokumen ini hanya dilakukan setelah eksportir memenuhi semua persyaratan, mulai dari kewajiban pajak, kepabeanan, hingga pemeriksaan karantina jika diperlukan.
“Penghargaan ini sekaligus mendorong Dinas Perdagangan terus menghadirkan layanan dokumen ekspor yang mudah, efektif, dan sesuai ketentuan bagi pelaku usaha,” ungkap Ahmad Bagiawan. Peningkatan kualitas layanan ini sejalan dengan target ambisius daerah untuk menaikkan nilai ekspor dari 10 miliar dolar AS tahun 2025 menjadi 11 miliar dolar AS pada 2026.
Saat ini masih banyak pengusaha ekspor dari Kalsel yang menguruskan dokumen SKA melalui kantor di luar provinsi, seperti Surabaya dan Jakarta. Bagiawan berharap penghargaan ini dapat menarik lebih banyak eksportir lokal untuk memanfaatkan layanan yang lebih mudah dan cepat di daerah sendiri.
Dinas Perdagangan Kalsel berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat peran lembaga penerbit surat keterangan asal dalam mendukung pertumbuhan perdagangan luar negeri serta membantu produk unggulan daerah menembus pasar global.
Sumber: Antara News
Berita Terkait
KRL Bablas di Stasiun Sudirman, KAI Commuter Periksa Masinis dan Evaluasi Prosedur
Penata Busana Wanda Hara Kehilangan Ayah, Kini Berstatus Yatim Piatu
Suriah Batasi Akses Perempuan di Program Militer dan Keamanan, Picu Kontroversi Hak Asasi
