Kampus-kampus di Indonesia berpotensi dilibatkan langsung dalam upaya menjaga lahan gambut dari ancaman kebakaran. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto melontarkan gagasan ini dalam sebuah lokakarya pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) — lembaga baru yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengelola kawasan gambut dan mangrove secara nasional — yang digelar di Jakarta, Jumat.
Ide yang diusulkan Brian adalah mengarahkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik khusus bertema pengelolaan gambut, mencakup setidaknya enam provinsi. Mahasiswa diharapkan sudah bisa turun ke lapangan sebelum musim rawan kebakaran tiba. “Paling tidak di enam provinsi kita bisa arahkan KKN-nya khusus temanya menjaga atau mengelola lahan gambut,” ujar Brian.
Usulan ini disampaikan langsung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat penutupan lokakarya. Meski begitu, Brian belum menyebutkan secara spesifik provinsi mana saja yang dimaksud, berapa mahasiswa yang akan dilibatkan, maupun dari perguruan tinggi mana. Gagasan ini juga belum resmi menjadi program yang ditetapkan.
Brian juga membuka kemungkinan menggabungkan program ini dengan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) — program dari Kementerian Transmigrasi yang menerjunkan mahasiswa ke kawasan transmigrasi untuk riset dan pendampingan masyarakat. “Program Patriot itu juga mungkin kita bisa nanti bertiga (Kementerian Kehutanan, Kemendiktisaintek, dan Kementerian Transmigrasi), kita launching juga khusus untuk enam provinsi dalam topik atau dengan tema menjaga atau mengelola lahan gambut,” kata Brian.
Untuk konteks, TEP 2026 tahun ini melibatkan 1.476 peserta dari 10 perguruan tinggi ternama, dengan anggaran mencapai Rp226 miliar — naik dari Rp176 miliar tahun sebelumnya. Sementara itu, Kemendiktisaintek mencatat sekitar 10,75 juta mahasiswa aktif terdaftar di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 3 juta di antaranya berada di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.
Brian menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki modal besar — mulai dari dosen, mahasiswa, laboratorium, hingga hasil penelitian — yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu persoalan nyata di lapangan. Ia pun berharap peran akademisi dan masyarakat mendapat tempat resmi dalam struktur kelembagaan BPGMN yang sedang dirancang pemerintah.
Sumber: Antara News
Berita Terkait
Penata Busana Wanda Hara Kehilangan Ayah, Kini Berstatus Yatim Piatu
Suriah Batasi Akses Perempuan di Program Militer dan Keamanan, Picu Kontroversi Hak Asasi
Hong Kong Hentikan Impor Daging Unggas dari Denmark dan Amerika Serikat Akibat Flu Burung
